
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip Bandarlampung, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor serta membangun kepercayaan publik dan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha terhadap validitas data statistik ekonomi di Lampung.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Lampung Ganjar Jationo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tak hanya ditentukan oleh metodologi BPS, tapi juga oleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
“Sensus Ekonomi ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha. Kehadiran tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di desa seperti Ikatan Bidan Indonesia sangat strategis mengedukasi masyarakat, bahwa data sensus dijamin kerahasiaannya dan untuk kemajuan pembangunan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, di tengah dinamika ekonomi digital, seperti marak e-commerce dan UMKM berbasis teknologi, data yang utuh dan presisi sangat dibutuhkan. Data akurat menjadi kunci agar intervensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran dan mampu melindungi pelaku usaha lokal.
“Sensus ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen vital untuk merancang masa depan ekonomi Lampung yang lebih inklusif dan berdaya saing,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPS Lampung dan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung yang diwakili Darussalam. Komitmen ini menjadi wujud gotong royong mengawal keberhasilan sensus.
Selanjutnya, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026, sebanyak 18 tokoh dan perwakilan lembaga resmi dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.
Kepala BPS Lampung Riswan Prasetyo mengungkapkan tantangan utama petugas di lapangan saat ini bukan pada penemuan unit usaha, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan informasi akurat.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari figur yang dipercaya masyarakat. Ketika tokoh agama, akademisi, dan pimpinan komunitas mengajak jemaah serta anggotanya, pintu kepercayaan akan terbuka lebar. Kami tak meminta Bapak/Ibu menjadi petugas sensus, tapi menjadi penyambung harapan dan penggerak kepercayaan publik,” ucapnya. (Pemprov Lampung)